HUKUM DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA ( TKI )

HUKUM DAN PERLINDUNGAN TKI (tenaga kerja indonesia )

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Republik Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja
ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI sebagaimana disebutkan di atas dapat dihindari atau minimal dikurangi.

Negara Hukum Indonesia sudah berdiri sejak lebih dari enam puluh lima tahun lamanya, kualifikasi sebagai negara hukum pada tahun 1945 terbaca dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar. Dalam penjelasan mengenai “Sistem Pemerintahan Negara” dikatakan “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat)”. Hal  ini mempunyai makna bahwa Indonesia melaksanakan pemerintahan berdasarkan tatanan hukum, mengakui segala bentuk kekuasaan dalam melaksanakan pembangunan berdasarkan hukum, termasuk memberdayakan penegakan hukum, menegakan keadilan, dan tidak mengakui kesewenang-wenangan yang bersifat menindas, termasuk penindasan HAM.

       Negara hukum menurut Bagir Manan, sudah merupakan tipe negara yang umum dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia dewasa ini. Negara hukum meninggalkan tipe negara yang memerintah berdasarkan kemauan sang pengusa Sejak perubahan tersebut, maka negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasapun tunduk kepada hukum tersebut.

          Pernyataan yang lebih lugas mengenai negara hukum disampaikan oleh F.R. Bothlingk yang mengatakan “De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara “Enerzijds in een binding van rechter en administratie aan de wet, anderjizds in een begrenzing van de bevoegdheden van

---

  Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Alumni, Bandung, 2006, , hlm. 59 – 60.

    Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum, dalam Bagir Manan (Ed), Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 67; Negara Hukum (rechtsstaat) dalam arti umum adalah negara dimana ada saling percaya anatara rakyat dan pemerintah. Rakyat percaya bahwa cpemerintah tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya, dan sebaliknya pemerintah percaya bahwa dalam menjalankan wewenangnya, pemerintah akan dipatuhi dan diakui oleh rakyat. sedangkan dalam arti khusus negara berdasarkan hukum diartikan bahwa semua tindakan negara atau pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum atau dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.    

(di satu sisi keterkaitan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang). 

Asas Hukum Ketenagakerjaan.

            Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.

            Asas pembangunan ketenagaekrjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asa demokrasi, asas adil, dan merata. Hal ini dilakukan karena pembangunan ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan terkait dengan berbagai pihak, yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. Oleh karena itu, pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung. Jadi asas Hukum Ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.

Pengerahan dan penempatan tenaga kerja merupakan titik berat upaya penanganan masalah ketenagakerjaan. Terlebih Indonesia tergolong negara yang memiliki jumlah penduduk peringkat atas dunia, sehingga penempatan angkatan kerja juga harus diatur sedemikian rupa dan secara terpadu.

            Prinsip penempatan tenaga kerja bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri (Pasal 31 UU No. 13 Tahun 2003).

            Pasal 32 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas-asas :

1.      Terbuka, adalah pemberian informasi kepada pencari kerja secara jelas, antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah, dan jam kerja. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pekerja/buruh serta untuk menghindari terjadinya perselisihan setelah tenaga kerja ditempatkan.

2.      Bebas, adalah pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan dan pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja sehingga tidak ada pemaksaan satu sama lian.

3.      Obyektif, ialah pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuan dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan serta harus memeprhatikan kepentingan umum dengan tidak memihak kepentingan pihak tertentu.

4.      Adil dan setara tanpa diskriminasi, ialah penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak berdasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama dan aliran politik.

Pengertian Tenaga Kerja Indonesia.

Di dalam Pasal 1 UU No. 39 Tahun 2004 dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan tenaga kerja indonesia, misalnya :

1.           Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

2.      Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagi pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

3.      Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.

4.      Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

Sasaran penempatan tenaga kerja adalah untuk menempatkan tenaga kerja yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum (Pasal 32 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003).

Di dalam Pasal 2 UU No. 39 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI bertujuan untuk :

a.   memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawai;

b.   menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negari, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;

c. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pemerintah dapat melimpahkan sebagi wewenangnya dan /atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri.Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah berkewajiban :

a.      menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;

b.      mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;

c.      membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;

d.      melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan

e.      memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan,
masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Usaha perlindungan TKI dalam 3 (tiga) tahap yakni sebagai berikut:

1.    Perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) pra  penempatan.

Calon TKI harus betul-betul memahami informasi lowongan pekerjaan dan jabatan .

            Informasi ini diperoleh dari Kandepnaker/Dinas tenaga kerja setempat bersama PJTKI  melalui penyuluhan, pendaftaran, dan seleksi yang menjelaskan kepada TKI mengenai :

a.    Adanya lowongan pekerjaan dan jabatan yang tersedia diluar negeri.

b.    Persyaratan administrasi calon TKI, termasuk pemilikan pasport.

c.    Syarat-syarat kerja meliputi upah, jaminan sosia, waktu kerja, kondisi kerja, lokasi kerja, dan lain-lain.

d.   Situasi dan kondisi negara tempat kerja.

e.    Hak dan kewajiban TKI.

Dengan adanya penyuluhan ini diharapkan calon TKI yang akan bekerja keluar negeri mendapatkan informasi dan penjelasan yang benar dan cepat, sehingga mereka terhindar dari penipuan dan mereka dapat mempersiapkan diri baik fisik maupun mental untuk bekerja diluar negeri.

            Calon TKI dijamin kepastian untuk bekerja diluar negeri ditinjau dasi segi keterampilan dan kesiapan mental.

            Calon TKI keluar negeri harus memiliki keterampilan sesuai dengan permintaan pengguna jasa dengan dibuktikannya lulus tes uji  keterampilan yang dilakukan oleh para lembaga latihan kerja yang telah memperoleh akreditasi atau depnaker dan telah mengikuti orientasi pra pemberangkatan dengan kurikulum dan silabus sebagai berikut:

a.    Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila.

b.    Pembinaan pisik, mental disiplin.

c.    Adat istiadat dan kondisi negara tujuan.

d.   Peraturan Perundang-undangan dinegara tujuan.

e.    Penjelasan tentang kelengkapan dokumen yang harus dibawa oleh TKI.

f.     Tata cara perjalanan keluar negeri dan kepulangan ketanah air.

g.    Program pengiriman uang (remittance), tabungan dan kesejahteraan TKI.

h.    Hak dan kewajiban TKI termsuk didalamnya sistem pembebanan biaya penempatan dan pembayaran kembali kredit bank biaya pengiriman TKI.

Tenaga kerja Indonesia  diluar negeri, sering dijadikan objek perdagangan manusia, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat menusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia (HAM) dan ditegaskan bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi manusia warga negaranya baik didalam maupun diluar negeri, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia.⁶

Calon TKI harus mengerti dan memahami isi perjanjian kerja yang telah disepakati oleh pengguna jasa dan calon TKI dan dihadapan pegawai pengawas ketenagakerjaan di Kandepnaker atau Kanwil daerah asal TKI, pada waktu penandatanganan menjelaskan kepada calon TKI apa yang menjadi hak dan kewajibannya selama bekerja diluar negeri dan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pihak mejikan sesuai dengan isi perjanjian kerja yang mereka tandatangani, disamping itu PJTKI berkewajiban untuk memberitahukan setiap pemberangkatan TKI keluar negeri secara tepat waktu dan setibanya dinegeri tujuan harus dijemput oleh pengguna jasa atau mitra usaha atau perwakilan diluar negeri setempat, setiap TKI  yang akan bekerja diluar negeri dan akan ditempatkan pada pengguna jasa perorangan wajib diikutsertakan oleh pengguna PJTKI dalam program jamsostek.Untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminankematian membayar iuran sekaligus untuk selama masa perjanjian kerja, sedangkan untuk TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna jasa yang berstatus instansi, lembaga atau badan hukum wajib mengikutsertakan TKI dalam program jamsostek sejak perjanjian kerja ditandatangani TKI untuk jangka waktu perjalanan TKI yang telah dilindungi oleh asuransi berdasarkan aturan perundang-undangan negara setempat, program jamsostek berlaku sejak perjanjian kerja ditandatangani sampai program asuransi di negara setempat berlaku baginya dengan membayar iuran untuk masa 2 (dua) bulan.

Dalam kenyataan usaha yang dilakukan dalam rangka perlindungan itu belum berjalan seperti yang diharapkan hal ini terbukti dengan adanya kasus unjuk rasa, pemogoka yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang berakhir dengan pemutusan hubungan kerja yang berakiba memperpanjang  barisan pengangguran, perkembangan perlindungan TKI selama penematan mereka tetap mendapatkan perlindungan baik di PJTKI yang mengirimnya maupun dari perwakilan luar negeri. Perlindungan TKI selama penempatan meliputi penanganan masalah persilisihan antara TKI dengan pengguna jasa bila terjadi permasalahan antara TKI dengan pengguna jasa dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan mengacu kepada perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara setempat dan penanganan masalah TKI akibat kecelakaan, sakit atau meninggal dunia. Bila TKI tertimpa kecelakaan, sakilt atau meninggal dunia diluar negeri, maka PJTKI bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengurus perawatan atau pemakaman didalam atau diluar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui harta peninggalan dan hak-hak TKI yang belum diterima untuk diserahkan pada ahli waris TKI yang bersangkutan.

Disamping itu TKI dan pengguna jasa harus membuat perjanjian kerja baru dengan memperhatikan pengalaman dan prestasi kerja yang dikaitkan dengan peningkatan upah dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dihadapan dan diketahui oleh perwakilan Republik Indonesia, pengguna jasa membuat laporan tertulis kepada mitra usaha perwakilan luar negeri. Selain itu, penanganan proses TKI yang bekerja diluar negeri akan menjalani cuti maka pengurusannya dilakukan oleh perwakilan luar negeri atau pengguna jasa TKI, sedangkan bagi TKI yang menjalani cuti dan pulang ketanah air harus melaporkan kepada kanwil atau Depnaker setempat. Setelah mereka selessai manjalankan cutinya dan akan kembali ke negara tempat bekerja, maka Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) pengirim harus bertanggungjawab untuk melaporkan kepada kanwil atau Depnaker serta mengurus surat permohonan Bebas Fiskal Luar Negeri (BFLN).

Perlindungan TKI punya  penempatan meliputi 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1.      Kepulangan TKI setelah melaksanakan perjanjian kerja, apabila TKI yang bekerja di luar negeri dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan prjanjian kerja, maka dengan berakhirnya masa kontrak, pengguna jasa-jasa harus membiayai kepulangan TKI tersebut ke Indonesia.

2.      Kepulangan TKI karena suatu kasus disebabkan karena adanya suatu kasus yang pengirim harus melaporkan kepada Kantor Wilayah (Kanwil) atau Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) setempat dan menyelesaikan administrasi setelah TKI tiba ditanah air.

3.      Kepulangan TKI karena alasan khusus diluar negeri pulang ke Indonesia karena suatu alasan khusus diluar perjanjian kerja maka mendapat persetujuan dari penggunaan jasa, dan sepengetahuan perwakilan RI. Sedangkan biaya kepulangan TKI diatur atas dasar kesepakatan antara TKI dan pengguna jasa, pengurusannya juga dibantu oleh pengguna jasa, mitra usaha, dan perwakilan luar negeri, Pengguna Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) pengirim bertanggungjawab penuh untuk mengurus kedatangan dan kepulangan TKI berserta harta benda miliknya secara tertib dan aman sampai kedaerah asal pelaksanaan dan tanggungjawab tersebut dikoordinasikan dengan unit pelaksana teknis daepartemen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bersangkutan baik dipusat maupun didaerah.

---