PENTING NYA PERDA TKI

LATAR BELAKANG PERLUNYA PERDA TKI

Setiap daerah perlu membuat peraturan daerah tentang perlindungan TKI. Di mana, peraturan itu untuk melindungi para tenaga kerja yang mengadu nasib ke luar negeri. meski banyak TKI asal daerah yang bekerja ke luar negeri, tak jarang pemerintah kabupaten/kota, khususnya di Kabupaten Brebes, tidak memiliki data yang riil tenaga kerja migran tersebut. Maka, perlu dibuatkan perda tentang perlindungan TKI. Salah satunya agar bisa melindungi para TKI di Kabupaten Brebes.

Brebes, yang jumlah penduduknya mencapai hampir mencapai 1.947.000 dan dengan Upah Minimum Kabupaten berkisar  Rp. 717.000,00 tergolong Kabupaten miskin menurut ukuran BPS. Dengan jumlah penduduk terbesar di  Jawa Tengah, Brebes merupakan

Kabupaten surplus tenaga kerja dan karenanya merupakan pemasok tenaga kerja ke luar negeri, baik tenaga kerja trampil yang bekerja dan menetap di luar negeri maupun  tenaga kerja tidak trampil yang bekerja secara temporer. Tenaga kerja temporer ini dikenal dengan Tenaga Kerja Indonesia atau yang biasa disebut dengan TKI.

Menurut Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes tercatat sejak bulan Januari-September 2011 warga Kabupaten Brebes yang dikirim ke luar negeri untuk menjadi TKI sekitar 900 orang. Menurut BMP2TKI Jawa Tengah bahwa warga Jawa Tengah berjumlah 38.281, sedangkan jumlah TKI yang berasal dari Brebes tidak kurang dari 14.000 Penduduk Kabupaten Brebes yang bekerja sebagai TKI di luar negeri, 70 persen perempuan dan mayoritas bekerja di sektor domestik (Pembantu rumah Tangga). Dari jumlah tersebut, diperkirakan 87 persen dikirim dengan tidak melalui prosedur melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes.

Kondisi tersebut berpeluang menciptakan praktik pelanggaran hak asasi manusia yang kian meluas terhadap buruh migran melalui berbagai cara, di antaranya: 1) meningkatnya penempatan buruh migran secara ilegal, 2) legalisasi eksploitasi terhadap buruh migran. Dengan adanya kebijakan ketat di bidang migrasi, para pengusaha dan majikan yang tetap membutuhkan buruh migran yang bersedia dibayar murah akan bekerjasama dengan agen dan penyalur buruh migran untuk memasukkan buruh migran secara ilegal.

Buruh migran yang dikirim dan dipekerjakan secara ilegal ini jelas tidak mendapatkan perlindungan hukum. Mereka akan dengan mudah dieksploitasi oleh majikan, agen dan pihak-pihak lain karena status mereka yang ilegal. Dengan memperketat masuknya buruh migran, jumlah buruh migran ilegal bisa diduga justru akan semakin  meningkat. Sebab buruh migran ilegal ini diciptakan bukan hanya  oleh tingginya permintaan akan buruh migran murah di negara-negara tujuan tetapi juga oleh tingginya jumlah tenaga kerja murah yang tersedia di Kabupaten/Kota pengirim, khususnya Kabupaten Brebes.

Minimnya perlindungan bukan hanya dialami oleh para TKI yang ditempatkan secara ilegal. Minimnya perlindungan legal bagi para TKI juga membuat tidak adanya jaminan bahwa bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi yang berarti melalui Perusahaan Jasa Perekrut Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) selalu identik dengan bekerja secara aman dan terlindungi.  Mereka yang bekerja secara ilegal pun mengalami banyak kasus, termasuk pemerasan dan kematian. Hal inilah yang harus diangkat oleh berbagai pihak terkait sesuai dengan UUD 1945 di mana di sebutkan bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga Negara.

Mereka dipulangkan dengan kondisi cacat fisik, cacat mental, hingga pulang dalam keadaan meninggal. Disamping itu terdapat penampungan liar dan Pemalsuan identitas, KTP dan paspor yang dibuat imigrasi. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah belum serius melaksanakan tugasnya. Padahal TKI sudah membayar beban kepada negara sebesar 15 dollar untuk biaya perlindungan dan 400 ribu rupiah untuk asuransi. Hal ini yang ternyata membiaskan hak-hak perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia dan tidak masuknya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia

Dari persoalan tersebut, tentunya harus ada langkah kongkrit berupa kepastian dan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja yang berasal dari kabupaten Brebes agar tidak lagi mengalami berbagai persoalan baik fisik maupun non fisik.

Sisi lain pemerintah Kabupaten Brebes mempunyai kepastian dan payung hukum dalam melaksanakan amanah serta landasan hukum dalam melayani, melindungi, mengadvokasi serta melakukan langkah-langkah preventive bahkan memberikan pendidikan  bagi masyarakat calon Tenaga Kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Brebes sebagai modal awal mengenal, memahami serta membangun keyakinan sebagai persiapan menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Demikian landasan pemikiran diperlukanya Perda Tenaga Kerja Indonesia yang akan menjadi pedoman bersama bagi warga masyarakat serta semua Dinas Kabupaten yang terkait dalam persoalan Tenaga Kerja.